Esamesta.com, Jambi – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menghadiri langsung High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2026 Provinsi Jambi yang digelar sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan. Berita Lokal
Dalam kesempatan itu, Hafiz Fattah menyoroti persoalan mendasar yang dinilai menjadi pemicu masih tingginya angka inflasi di Provinsi Jambi, yakni persoalan distribusi dan pasokan barang.
Menurutnya, terdapat fenomena distribusi bahan pokok dari sejumlah kabupaten di Jambi justru mengalir ke luar daerah. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya ketersediaan stok di wilayah sendiri dan memicu kenaikan harga.
“Permasalahannya terkait dengan pasokan karena ada beberapa pasokan distribusi kabupaten-kabupaten kita di ujung justru ditarik ke daerah lain yang mengakibatkan ketersediaan di daerah kita terjadi inflasi,” ujar Hafiz Fattah.
Ia menegaskan, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Diperlukan langkah konkret dan kesepakatan bersama agar produsen dan distributor yang berperan dalam rantai pasok komoditas strategis dapat memprioritaskan kebutuhan dalam daerah.
“Tentu kita perlu melakukan diskusi bersama untuk mengambil langkah-langkah agar para produsen-produsen barang yang mempengaruhi inflasi ini agar dapat mendistribusikan kepada Provinsi Jambi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hafiz Fattah menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa inflasi provinsi merupakan akumulasi dari kondisi di kabupaten dan kota. Karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci utama pengendalian harga.
“Saya pikir harus ada kolaborasi dan langkah bersama antara Bupati dan pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Jambi, karena angka inflasi di Provinsi ditentukan oleh angka inflasi di Kabupaten kota,” ujarnya.
DPRD Provinsi Jambi pun menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. (*)
