Esamesta.com, Nasional – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang mengambil langkah-langkah strategis untuk menarik dana dolar yang disimpan oleh para konglomerat di luar negeri ke dalam negeri. Isu ini muncul setelah adanya wacana pembentukan family office dan penerapan kewajiban parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) 100%.
Sejak penerapan aturan tersebut pada kuartal pertama tahun 2025, Presiden Prabowo masih merasa bahwa dampaknya belum optimal terhadap cadangan devisa (cadev). Hal ini menjadi salah satu topik utama dalam rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di rumah pribadi Presiden, Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (12/10/2025).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa aturan DHE SDA yang berlaku sejak Maret 2025 belum memberikan dampak signifikan terhadap cadangan devisa. Ia mengatakan bahwa hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa ratas malam itu fokus pada sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk evaluasi PP No.8/2025 terkait DHE SDA. Menurut Prasetyo, pemerintah melihat bahwa pemberlakukan PP tersebut belum memberikan dampak besar kepada cadangan devisa. Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa sebesar US$148,7 miliar, yang mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut.
Evaluasi Kebijakan DHE SDA
Pemerintah mengklaim bahwa aturan DHE SDA cukup efektif. Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut bahwa tingkat konversi dolar AS mencapai 87% sejak penerapan PP tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa eksportir lebih banyak membawa uang dalam denominasi dolar dan mengkonversinya ke rupiah.
Destry juga menyebutkan bahwa penempatan dana pada instrumen SVBI dan SUVBI terus meningkat. Selain itu, local currency transaction (LCT) telah mencapai US$16,4 miliar pada Agustus 2025, yang lebih tinggi dari tahun 2024 sebesar US$12,55 miliar.
Arahan Presiden Prabowo
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kebijakan DHE SDA 100% selama 12 bulan. Meskipun tidak disebut secara spesifik, evaluasi ini diduga terkait dengan sorotan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang pernah mempersoalkan kebijakan DHE saat menjatuhkan tarif 32% kepada Indonesia.
Airlangga mengatakan bahwa pengusaha tidak menyampaikan keluhan berarti terkait kebijakan parkir DHE SDA 100%. Namun, ada permasalahan di dalam sistem, terutama terkait transfer dana yang terganggu.
Tantangan dan Langkah Berikutnya
Airlangga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apakah disrupsi tersebut disebabkan oleh masalah di sistem perbankan atau serapan dana pengusaha yang belum optimal. Ia meminta semua pihak bersabar karena akan ada keterangan lebih lanjut mengenai evaluasi tersebut.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan kebijakan DHE SDA dapat memberikan dampak positif terhadap cadangan devisa dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan evaluasi yang dilakukan, diharapkan kebijakan ini dapat lebih efektif dalam mendukung perekonomian Indonesia. (dwi)
