Esamesta.com, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengingatkan bahaya fenomena fatherless atau kondisi psikologis dan sosial di mana seorang anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan aktif sosok ayah dalam pengasuhan, baik secara fisik (kematian, perceraian) maupun emosional (ayah ada tapi tidak peduli/tidak terhubung). Fenomena ini berdampak pada rendahnya self-esteem, gangguan emosional, dan masalah perilaku.
Hal ini disampaikan Gubernur Jambi Al Haris saat melaksanakan Safari Ramadhan 1446 Hijriah di Masjid Jami’ Al-Mu’minin, Kelurahan Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Sabtu (28/02/2026) tadi malam.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menyoroti tantangan sosial terkait ketahanan keluarga. Berdasarkan data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sekitar 25 persen anak Indonesia tumbuh tanpa peran ayah.
“Artinya, dari 100 anak, sekitar 25 anak tumbuh tanpa figur ayah. Ini menjadi tugas kita bersama, baik orang tua, guru, tokoh agama, maupun pemerintah, untuk membina dan membimbing mereka,” jelasnya.
Gubernur menekankan bahwa keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Peran ayah dan ibu sangat menentukan dalam membentuk karakter, menanamkan nilai agama, serta membangun kedisiplinan.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal dan ekonomi, tetapi juga pembinaan akhlak.
“Akhlak adalah benteng anak-anak kita dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk pengaruh globalisasi dan media sosial,” tegasnya.
Menurutnya, pengaruh teknologi dan media sosial sangat besar terhadap generasi muda. Tanpa pengawasan dan pendampingan yang tepat, anak-anak dapat terpapar informasi yang tidak sesuai dengan nilai agama dan budaya.
Oleh karena itu, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat pendidikan karakter dan nilai spiritual. Ia berharap masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan umat.
Kegiatan safari Ramadhan merupakan bagian dari agenda rutin Pemerintah Provinsi Jambi untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.(*)
