Esamesta.com, All Sport – Kehadiran kontingen Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Indonesia pada 19-25 Oktober 2025 mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia. Mereka menilai penolakan kehadiran atlet senam artistik Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengkritik tindakan genosida Israel di Gaza.
Beberapa pihak yang menolak kehadiran tim Israel antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah politikus di DPR. Mereka menyatakan bahwa tidak boleh ada negara yang didiskriminasi hanya karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Dalam hal ini, pengamat hubungan internasional menyebut bahwa sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel perlu dilakukan.
Penolakan Berdasarkan Prinsip Keadilan
Menurut pengamat, jika dunia bisa melarang kontingen Rusia pada berbagai ajang olahraga karena serangan terhadap Ukraina, maka “tidak boleh ada negara yang didiskriminasi”. Oleh karena itu, Israel semestinya juga tidak bisa ikut dalam pertandingan olahraga tingkat internasional.
Sampai Kamis (09/10), belum ada sikap resmi dari Federasi Gimnastik Indonesia (FGI). Demikian pula, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia. KOI hanya menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi dalam waktu dekat terkait hal ini.
Tanggung Jawab Pemerintah dan Federasi
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani). Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.
“Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono. Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel. Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.
Visa dan Kebijakan Imigrasi
Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi. “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya. Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.
Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa. Adapun otoritas pemberi visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.
Visa ini diberikan dalam bentuk affidavit melalui KBRI di Singapura atau KBRI di Bangkok. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang daerahnya menjadi lokasi kejuaraan menegaskan tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta. Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa mempertimbangkan ulang untuk mengundang atlet dari Israel.
Relevansi dengan Sejarah Lalu
Dalam sejarah, penolakan terhadap delegasi Israel pernah dilakukan Indonesia ketika Asian Games 1962 di Jakarta. Akibatnya, Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade Tokyo 1964 oleh Komite Olimpiade Internasional. Keputusan itu diambil Soekarno karena membiarkan Israel ikut dalam ajang olahraga itu sama seperti pengakuan terhadap Israel. Pengakuan tersebut dianggapnya bertentangan dengan semangat antikolonialisme yang menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia.
Sejak peristiwa Nakba 1948, rakyat Palestina berjuang menghadapi Israel yang menindas dan menjajah. Menurut sejarawan, IAIN Palangka Raya, Muhammad Iqbal, semangat antipenjajahan hanya satu hal. Alasan lain Soekarno saat itu juga berkaitan dengan upaya Indonesia menggalang dukungan dari dunia Arab dan negara-negara pascakolonial atas kemerdekaan Indonesia, serta kepentingan pembebasan Irian Barat.
Komentar dari Tokoh dan Pengamat
Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa aksi boikot dalam situasi sekarang merupakan salah satu langkah yang signifikan dan bisa memberi tekanan pada Israel. Ia juga menambahkan banyak negara yang memilih mundur atau menolak keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga.
Menurut dia, situasi kali ini berbeda dengan penolakan kontingen Israel pada Piala Dunia U-20 pada 2023. “Kalau sekarang, saya berpendapat bahwa boikot atau kita melarang Israel untuk masuk itu setuju sekali.” Tindakan Israel yang membabibuta menghabisi warga Gaza, kata Hikmahanto, tidak bisa dibenarkan.
Tindakan Atlet dan Federasi Olahraga
Para atlet juga mulai bersuara agar federasi tegas mengeluarkan larangan terhadap Israel. Antara lain, 48 atlet yang merupakan para pesepak bola dari liga primer Inggris menandatangani surat gabungan yang menyerukan penangguhan Israel. FA Turki yang sekarang telah menjadi anggota UEFA juga menuntut penangguhan Israel.
“Sudah waktunya bagi FIFA dan UEFA untuk mengambil tindakan. Israel harus segera dilarang dari semua kompetisi olahraga,” ujar Presiden FA Turki, Ibrahim Haciosmanoglu. (sam)
