Esamesta.com, Nasional – Program “Lapor Pak Purbaya” milik Kementerian Keuangan kini mencatat sebanyak 28.390 pesan masuk dari masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan turun langsung memantau progres penanganan aduan tersebut agar setiap laporan benar-benar direspons dengan cepat dan tepat.
“Setelah berapa puluh kasus yang Anda laporkan, saya akan datangi orangnya. Saya telepon sendiri biar kontrolnya langsung dari saya,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, keterlibatan langsung dari pimpinan kementerian penting untuk memastikan sistem pengawasan berjalan tanpa hambatan birokrasi. Ia menegaskan bahwa kanal aduan publik bukan sekadar formalitas, melainkan sarana untuk membangun transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kemenkeu.
Ribuan Pesan Sudah Diverifikasi
Dari total 28.390 pesan yang diterima hingga 24 Oktober 2025 pukul 08.00 WIB, sebanyak 14.025 pesan telah diverifikasi oleh tim “Lapor Pak Purbaya”. Rinciannya, terdapat 722 pesan berupa aduan, 353 pesan berisi masukan, 432 pesan berupa pertanyaan, dan 12.518 pesan lain-lain. Sementara 14.365 pesan lainnya masih dalam proses verifikasi oleh tim.
Aduan yang telah lolos tahap verifikasi kemudian dilanjutkan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu. Proses ini dilakukan untuk memastikan penanganan aduan tetap independen, dengan koordinasi teknis bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Per 24 Oktober, 239 aduan terkait DJP dan 198 aduan terkait DJBC telah resmi diteruskan ke Itjen untuk ditindaklanjuti.
Siap Lakukan Sidak dan Panggilan Langsung
Untuk memastikan laporan masyarakat benar-benar ditangani, Purbaya berjanji akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak. “Setelah berapa puluh kasus yang Anda laporkan, saya akan datangi orangnya. Saya telepon sendiri biar kontrolnya langsung dari saya,” tegasnya.
Langkah tegas ini menunjukkan komitmen sang Menteri dalam membangun kultur birokrasi responsif dan terbuka terhadap kritik publik. Purbaya juga menilai, dengan turun langsung ke lapangan, dirinya bisa menilai sejauh mana aduan masyarakat ditindaklanjuti dan apakah ada hambatan dalam proses penanganannya.
Nomor Resmi Verifikasi Aduan
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengungkap salah satu kendala terbesar dalam penanganan laporan masyarakat adalah pelapor yang sulit dihubungi setelah menyampaikan aduan. “Banyak pelapor ragu untuk mengangkat telepon karena nomor pemanggil tidak dikenali,” katanya.
Untuk mengatasi hal ini, Purbaya mengumumkan nomor resmi verifikasi laporan yaitu 08159966662, berbeda dari nomor utama kanal aduan 082240406600. “Kami akan melakukan konfirmasi pakai nomor 08159966662. Kalau masyarakat mengirim laporan ke saya, kalau yang nanya tentang laporan itu bukan nomor ini, jangan dijawab. Jangan dipercaya. Kami hanya akan melakukan (verifikasi) pakai nomor tunggal ini,” ujarnya menegaskan.
Langkah ini diambil untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan identitas yang mungkin mengatasnamakan “Lapor Pak Purbaya”.
Transparansi dan Respons Cepat Jadi Kunci
Purbaya menekankan bahwa efektivitas kanal pengaduan publik sangat bergantung pada dua hal: transparansi data dan kecepatan respons. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana laporan mereka ditangani. Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar pembaruan status aduan dapat dipantau secara berkala oleh pelapor.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat yang aktif melapor dan memberikan masukan. “Kami tidak mungkin memperbaiki sistem tanpa keterlibatan masyarakat. Kritik, laporan, dan pertanyaan dari publik justru menjadi bahan evaluasi penting bagi kami,” kata Purbaya.
Reformasi Birokrasi Lewat Teknologi Digital
Program “Lapor Pak Purbaya” menjadi bagian dari upaya digitalisasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan publik di Kementerian Keuangan. Dengan memanfaatkan platform WhatsApp, program ini membuka akses aduan yang lebih mudah, cepat, dan inklusif, memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah menyampaikan keluhan tanpa harus datang langsung ke kantor kementerian.
Langkah Purbaya ini sejalan dengan visi pemerintahan digital yang akuntabel dan berorientasi layanan publik, di mana setiap laporan masyarakat diproses secara transparan, efisien, dan dapat ditelusuri.
Kontrol Langsung dari Puncak
“Setelah berapa puluh kasus yang Anda laporkan, saya akan datangi orangnya. Saya telepon sendiri biar kontrolnya langsung dari saya,” ujar Purbaya kembali menegaskan dalam sesi tanya jawab.
Dengan pernyataan itu, publik melihat sinyal kuat dari Kementerian Keuangan bahwa kanal aduan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk menegakkan transparansi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. (sam)
